Lakeybanget.com – Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan izin konser musisi asal Amerika Serikat, Israel Houghton, di Jakarta. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan keputusan itu diambil karena pemerintah mencermati potensi konser tersebut digunakan sebagai sarana kampanye politik untuk mendukung Israel.
Yusril menegaskan, pemerintah tidak mempermasalahkan agama maupun nama sang musisi. Kekhawatiran pemerintah berpusat pada dugaan adanya muatan politik dalam kegiatan tersebut.
“Tentu pemerintah tidak mempersoalkan agama yang bersangkutan atau nama yang bersangkutan yang ada ‘Israel‘ di depannya. Tapi yang menjadi concern pemerintah adalah kegiatan musik ini ditengarai dimanfaatkan untuk melakukan satu kampanye politik untuk mendukung Israel,” kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip dari detikcom, Selasa (6/10/2026).
Menurut Yusril, dugaan tersebut menjadi perhatian karena dinilai bertentangan dengan arah politik luar negeri Indonesia. Indonesia, kata dia, konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan.
“Dan kita menganggap hal seperti itu tidak sejalan dengan politik luar negeri kita, dan juga tidak sejalan dengan dukungan kita terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam mencapai kemerdekaannya,” ujarnya.
Yusril mengatakan pemerintah juga mempertimbangkan rekam jejak Israel Houghton saat tampil di sejumlah negara. Dalam beberapa pertunjukan, musisi tersebut disebut pernah menyampaikan pernyataan dukungan kepada Israel.
“Ya, jadi memang ditengarai dari beberapa show yang dilakukan di beberapa tempat di luar negeri, di sela-sela pertunjukan musik dan lagu itu, artis tersebut menyampaikan satu statement yang antara lain mengatakan ‘I stand with Israel’. Dan ini ucapan yang cukup sensitif ya,” kata Yusril.
Selain aspek politik luar negeri, pemerintah turut mempertimbangkan faktor keamanan dalam negeri sebagai alasan tidak memberikan izin.
“Lain daripada itu, persoalan yang paling mendasar adalah pertimbangan masalah keamanan di dalam negeri,” imbuhnya.
Yusril menegaskan keputusan pemerintah bukan bentuk pelarangan terhadap pertunjukan musik ataupun persoalan terhadap agama seorang musisi.
Pemerintah, kata dia, tetap terbuka terhadap kegiatan seni dan musik selama tidak disertai muatan politik yang dinilai dapat menimbulkan persoalan.
“Kita tidak melarang pertunjukan musik, tidak mempersoalkan agama seseorang. Akan tetapi, jika memang ada motif politik untuk memberikan dukungan seperti itu dan merugikan perjuangan rakyat Palestina, maka hal itu tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri kita, dan juga tidak sejalan dengan pikiran, aspirasi dari masyarakat kita sendiri,” jelas Yusril.
Ia meminta kegiatan musik tidak dijadikan ruang untuk menyampaikan dukungan politik kepada Israel.
“Walaupun mereka mengatakan bahwa mereka menghormati semua agama, tapi jangan sampai ini dijadikan salah satu wahana untuk memperjuangkan kepentingan politik dan memberikan dukungan politik kepada Israel,” katanya.
Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengantisipasi pengajuan visa Israel Houghton terkait rencana pertunjukannya di Indonesia.
Yusril memastikan izin pertunjukan dan visa tidak akan diberikan apabila permohonan diajukan.
“Untuk mengantisipasi semua itu, pertama adalah pertimbangan keamanan dalam negeri, dan yang kedua juga adalah pertimbangan politik luar negeri kita. Maka pemerintah berantisipasi, sekiranya diajukan permohonan untuk melakukan pertunjukan dan kemudian juga memohon visa, maka permohonan izin pertunjukan dan visa itu tidak akan diberikan,” tegas Yusril.
