Lakeybanget.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melaporkan total harta kekayaannya sebesar Rp2,06 triliun dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 April 2025.
Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan laporan sebelumnya yang disampaikan pada 5 April 2024, yakni sebesar Rp2.042.682.732.691.
Mengutip laman resmi elhkpn.kpk.go.id, kekayaan Prabowo terdiri dari harta tidak bergerak, harta bergerak, surat berharga, hingga kas dan setara kas. Di antaranya, Prabowo tercatat memiliki aset properti senilai Rp294,59 miliar yang tersebar di Jakarta dan Bogor.
Rincian Kepemilikan Aset Properti:
- Tanah dan bangunan 818 m²/580 m² di Jakarta Selatan (hibah), senilai Rp34,45 miliar
- Tanah 48.970 m² di Bogor, senilai Rp10 miliar
- Tanah 8.905 m² di Bogor, senilai Rp5,47 miliar
- Tanah dan bangunan 8.365 m²/2.175 m² di Jakarta Selatan, senilai Rp168,27 miliar
- Tanah dan bangunan 760 m²/760 m² di Bogor, senilai Rp7 miliar
- Tanah dan bangunan 2.100 m²/2.000 m² di Bogor, senilai Rp46,5 miliar
- Tanah dan bangunan 2.000 m²/1.800 m² di Bogor, senilai Rp17,5 miliar
- Tanah dan bangunan 70 m²/61 m² di Bogor, senilai Rp200 juta
- Tanah dan bangunan 10.000 m²/800 m² di Bogor, senilai Rp4,5 miliar
- Tanah dan bangunan 500 m²/500 m² di Bogor, senilai Rp700 juta
Koleksi Kendaraan Mewah
Prabowo juga memiliki delapan kendaraan dengan total nilai Rp1,25 miliar. Beberapa di antaranya adalah:
- Toyota Alphard Minibus 2005 – Rp400 juta
- Honda CR-V Jeep 2007 – Rp130 juta
- Land Rover Jeep 1994 – Rp50 juta
- Toyota Land Cruiser Jeep 1980 – Rp50 juta
- Mitsubishi Pajero Jeep 2000 – Rp175 juta
- Suzuki Motor 2002 – Rp3,5 juta
- Toyota Lexus Jeep 2002 – Rp400 juta
- Land Rover Jeep 1992 – Rp50 juta
Aset Lainnya
- Harta bergerak lainnya: Rp16,46 miliar
- Surat berharga: Rp1,70 triliun
- Kas dan setara kas: Rp48,04 miliar
Dengan rincian tersebut, total harta kekayaan yang tercatat dalam LHKPN Presiden Prabowo mencapai Rp2.062.241.012.691.
Pelaporan ini menjadi salah satu bentuk transparansi pejabat publik sesuai dengan ketentuan KPK dalam rangka pencegahan korupsi dan pengawasan harta penyelenggara negara.
Ask ChatGPT
