Lakeybanget.com – Praktik pungutan tambahan Rp500 hingga Rp1.000 kepada konsumen yang membayar menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) masih ditemukan di sejumlah warung dan toko. Fenomena ini menuai keluhan warganet di Threads setelah harga barang mendadak naik ketika konsumen memilih pembayaran digital.
Padahal, Bank Indonesia (BI) secara tegas melarang pedagang membebankan biaya transaksi QRIS kepada pembeli. Biaya tersebut dikenal sebagai Merchant Discount Rate (MDR), yakni biaya jasa yang dikenakan penyelenggara jasa pembayaran kepada pedagang atas setiap transaksi QRIS.
Sejak 1 Oktober 2026, BI memperluas kebijakan MDR 0 persen. Untuk usaha mikro, transaksi hingga Rp500.000 dikenakan MDR 0 persen, sedangkan transaksi di atas nilai tersebut dikenakan tarif 0,3 persen.
Sementara itu, usaha kecil, menengah, dan besar mendapatkan MDR 0 persen untuk transaksi hingga Rp100.000. Transaksi di atas batas tersebut dikenakan tarif 0,7 persen.
Dengan ketentuan ini, transaksi kecil seperti pembelian minuman seharga Rp5.000 atau makanan Rp15.000 tidak dikenakan MDR. Pedagang pun tidak memiliki alasan untuk menaikkan harga hanya karena konsumen menggunakan QRIS.
Larangan membebankan biaya tambahan kepada konsumen tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Aturan tersebut melarang penyedia barang dan jasa mengenakan biaya tambahan atau surcharge kepada pengguna atas biaya yang dibebankan penyedia jasa pembayaran kepada pedagang.
Namun, aturan tersebut belum sepenuhnya dipahami pelaku usaha. Sejumlah pedagang mengaku menganggap potongan MDR sebagai pajak karena minimnya sosialisasi dari bank maupun penyelenggara pembayaran.
Kesalahpahaman itu kemudian berujung pada praktik pengalihan biaya kepada pembeli. Konsumen diminta membayar tambahan secara tunai dengan alasan adanya potongan dari transaksi QRIS.
Praktik serupa bahkan ditemukan di luar Jakarta. Di Bandung, sejumlah pedagang masih meminta tambahan Rp500 untuk pembayaran menggunakan QRIS, meski kebijakan BI secara tegas melarang pembebanan biaya tersebut kepada konsumen.
Nilainya memang terlihat kecil. Namun, jika terjadi berulang kali dalam transaksi sehari-hari, pungutan tersebut tetap merugikan konsumen.
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menilai praktik tersebut sebagai tindakan yang merugikan konsumen dan berpotensi dikategorikan sebagai pungutan liar oleh pedagang. Ia mendesak BI memperkuat sosialisasi sekaligus menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang masih membebankan biaya MDR kepada pembeli.
Konsumen yang menemukan praktik tersebut berhak mempertanyakan dan menolak pungutan tambahan. Mereka juga dapat melaporkannya melalui kanal pengaduan resmi BI, penyelenggara jasa pembayaran terkait, maupun lembaga perlindungan konsumen.
Untuk memperkuat laporan, konsumen disarankan menyimpan bukti transaksi, struk pembayaran, foto pemberitahuan biaya tambahan, hingga tangkapan layar pembayaran.
Kemudahan QRIS seharusnya tidak justru menjadi celah bagi pedagang untuk menarik pungutan di luar ketentuan. Kepatuhan terhadap aturan dan pengawasan yang tegas menjadi kunci agar sistem pembayaran digital benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
