Lakeybanget.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor pada 2026. Melalui program ini, masyarakat yang memiliki tunggakan pajak hanya diwajibkan membayar pokok pajak tanpa dikenakan sanksi administrasi maupun bunga keterlambatan.
Program tersebut diumumkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta.
Kebijakan pemutihan berlaku untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Penghapusan denda dilakukan secara otomatis melalui sistem sehingga wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan khusus.
Berdasarkan ketentuan Bapenda DKI Jakarta, program pembebasan sanksi administrasi berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026.
Sebelumnya, Pemprov DKI juga pernah menjalankan program serupa pada 2025 dan mendapat respons tinggi dari masyarakat hingga masa pelaksanaannya diperpanjang.
Dalam program kali ini, pemerintah menghapus sejumlah beban tambahan yang selama ini dikenakan kepada wajib pajak, meliputi:
- Denda keterlambatan pembayaran PKB
- Sanksi administrasi BBNKB
- Bunga keterlambatan pajak kendaraan
Meski demikian, masyarakat tetap diwajibkan membayar pokok pajak kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk mengikuti program pemutihan, warga perlu menyiapkan sejumlah dokumen seperti:
- STNK asli dan fotokopi
- KTP pemilik kendaraan asli dan fotokopi
- BPKB asli dan fotokopi
- Surat kuasa apabila proses diwakilkan
Dokumen tersebut digunakan untuk proses verifikasi baik di kantor Samsat maupun layanan digital.
Pembayaran pajak kendaraan selama program pemutihan dapat dilakukan melalui berbagai layanan resmi, di antaranya:
- Samsat Induk
- Gerai Samsat
- Samsat Keliling
- Aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional)
Namun, untuk kendaraan dengan tunggakan lebih dari satu tahun, wajib pajak umumnya diminta datang langsung ke Samsat Induk sesuai domisili kendaraan.
Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengatakan program ini bertujuan membantu meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan.
Selain memberikan stimulus ekonomi bagi warga, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat memanfaatkan program pemutihan sebelum masa berlaku berakhir agar terhindar dari akumulasi denda di kemudian hari.
