Lakeybanget.com – Arah kebijakan kecerdasan artifisial (AI) Indonesia dinilai mulai sejalan dengan perkembangan tata kelola AI global. Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan besar untuk menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi penerapan nyata di berbagai sektor.
Pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi menilai Indonesia telah mengadopsi sejumlah prinsip yang kini menjadi perhatian utama dalam tata kelola AI dunia, mulai dari pendekatan berbasis risiko, etika, transparansi, akuntabilitas hingga pengawasan manusia.
“Menurut saya, arahnya sudah cukup sejalan, terutama karena Indonesia mulai membangun tata kelola berbasis risiko, etika, transparansi, akuntabilitas dan pengawasan manusia,” kata Heru di Jakarta, Rabu.
Menurut Heru, kebijakan yang dirumuskan pemerintah melalui Peta Jalan AI Nasional dan Etika AI juga mengikuti tren global yang semakin menekankan penggunaan AI secara bertanggung jawab.
Persoalannya kini berada pada tahap implementasi. Indonesia, kata dia, perlu memperkuat standar teknis, mekanisme audit AI, kualitas data, keamanan, pengembangan talenta, serta kapasitas riset.
“Jadi, kita sudah berada di jalur yang benar, tetapi tantangan berikutnya adalah mengubah roadmap (peta jalan) dan prinsip etika tersebut menjadi praktik nyata di berbagai sektor. Dan tentunya, jangan sampai Indonesia hanya sebagai pasar, Indonesia harus menjadi pemain AI dunia,” ujarnya.
Heru menilai Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan ekosistem AI, terutama dari sisi skala pasar, ketersediaan data, dan luasnya kebutuhan pemanfaatan teknologi tersebut. Indonesia juga tercatat sebagai negara pertama di ASEAN yang menyelesaikan UNESCO AI Readiness Assessment.
Namun, modal tersebut masih dihadapkan pada kesenjangan infrastruktur komputasi, talenta, riset, dan investasi AI jika dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan, seperti Singapura.
“Tantangannya adalah mengubah modal tersebut menjadi kemampuan teknologi sendiri. Jadi, Indonesia jangan hanya menjadi pasar AI, tetapi harus membangun kemampuan untuk mengembangkan, menguji, menggunakan dan mengatur AI secara mandiri,” kata Heru.
Ia juga menyoroti perlunya koordinasi yang lebih kuat antarpemangku kepentingan. Menurut Heru, berbagai inisiatif pengembangan AI yang berjalan saat ini masih cenderung terfragmentasi sehingga arah pengembangan AI nasional belum sepenuhnya terpadu.
Di sisi lain, penerapan prinsip AI yang bertanggung jawab dinilai penting untuk membangun kepercayaan terhadap teknologi Indonesia di tingkat global.
Heru mengatakan AI yang berkembang tanpa memperhatikan aspek keamanan, potensi bias, dan perlindungan data berisiko sulit diterima masyarakat maupun mitra internasional.
“Indonesia perlu memastikan AI memberikan manfaat secara inklusif, tidak memperlebar kesenjangan digital, menggunakan energi secara efisien, serta menghormati perlindungan data pribadi,” ujarnya.
Menurut dia, tata kelola AI yang bertanggung jawab juga dapat membuka peluang lebih besar bagi produk AI Indonesia untuk diterima dalam kerja sama internasional karena sejalan dengan prinsip tata kelola yang berkembang secara global.
“AI yang bertanggung jawab bukan penghambat inovasi, tetapi justru syarat agar inovasi Indonesia dipercaya dunia,” kata Heru.
